ILO dan Pemerintah Pakistan telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk pelaksanaan program unggulan ILO-IFC, Better Work. Upacara penandatanganan ini dipimpin oleh Penasihat Perdana Menteri untuk OPHRD, Bapak Muhammad Ayub Afridi.
"Kami berharap bahwa peluncuran Better Work Pakistan akan membuka jalan bagi peningkatan sumber produk Pakistan, khususnya tekstil oleh rumah-rumah pembelian terkemuka di dunia, dan program ini juga akan membantu meningkatkan skema preferensi perdagangan yang sudah ada seperti GSP Plus Uni Eropa dan GSP Amerika Serikat," ujar Mr.
Pendanaan telah disediakan oleh Pemerintah Pakistan, Uni Eropa dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kondisi kerja dan daya saing bisnis dalam rantai pasokan pakaian jadi, untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Pakistan. Untuk itu, upaya-upaya akan dilakukan untuk memperkuat kerangka kerja peraturan untuk memfasilitasi hubungan kerja yang sehat dan produktif, termasuk melalui penyelarasan undang-undang ketenagakerjaan provinsi dan nasional dengan Konvensi ILO, khususnya Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja, dan pengembangan kapasitas mitra sosial, yang sangat penting untuk implementasi Program Kerja yang Lebih Baik yang efektif.
"Mengintegrasikan Pakistan dengan rantai nilai global yang patuh dan berkelanjutan merupakan salah satu target utama Pemerintah saat ini," kata Bpk. Abdul Razak Dawood, Penasihat PM di bidang Perdagangan dan Investasi. "Dengan mendukung Better Work, Pemerintah telah menyediakan fondasi untuk membantu industri garmen dan tekstil Pakistan dalam meningkatkan manajemen dan pelaporan kepatuhan sosial sesuai standar internasional. Saya ingin memotivasi industri ekspor Pakistan untuk memanfaatkan bantuan teknis yang diberikan oleh ILO untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik di pabrik-pabrik mereka dan membangun hubungan perdagangan yang berkelanjutan dengan merek-merek internasional."
Selain intervensi Better Work di pabrik, para pemangku kepentingan telah sepakat untuk fokus pada bidang-bidang yang mencakup peningkatan lingkungan yang mendukung kebebasan berserikat dan perundingan bersama, meningkatkan mekanisme penyelesaian perselisihan, dan meningkatkan kapasitas konstituen dengan tujuan untuk mempromosikan dialog sosial yang lebih inklusif.